RAPORT 100 HARI KINERJA MENTERI KESEHATAN

27 Jan 2010

Pernyataan berhasil bagi kinerja 100 hari menteri KIB II adalah sebuah penyesatan logika publik. Begitu pula dengan penilaian terhadap kinerja 100 hari Menteri Kesehatan. Persentasi Menteri Kesehatan pada Rapat Kerja dengan Komisi IX disampaikan bahwa dari 12 rencana aksi hampir seluruhnya sudah tercapai (114,8%) pada H75

Berdasarkan realitas yang ada dimasyarakat, terkait carut marutnya pelayanan kesehatan, persoalan obat, tenaga medis dan keamanan di lembaga kesehatan, saya menilai: PARAMETER SUKSES PROGRAM 100 HARI MENTERI KESEHATAN TIDAK JELAS, karena TIDAK MENYELESAIKAN dan TIDAK MEMBENAHI AKAR PERSOALAN, TIDAK MEMBERI SOLUSI PERSOLAN KESEHATAN MASYARAKAT.

Ibarat penyataan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah SBY, selama lima tahun berturut-turut menilai DISCLAIMER, maka penilaian serupa juga saya katakan terhadap KINERJA 100 HARI MENKES, tidak ada penilaian, unqualified.

Berdasarkan hal-hal di atas, saya, Rieke Diah Pitaloka, anggota komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, memberikan beberapa catatan, pernyataan sikap dan rekomendasi mengenai:

1. Kementrian Kesehatan RI harus segera membenahi koordinasi antara pusat dengan daerah, bekerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri. Peraturan-peraturan yang bersifat prinsip dan menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama di bidang kesehatan TIDAK DAPAT DIOTONOMISASIKAN.


2. Pemberian layanan kesehatan dengan mekanisme Jamkesmas/Jamsosnas dan Jamkesda harus diselaraskan dengan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kementrian Kesehatan TIDAK BOLEH MENJADI OPERATOR ASURANSI KESEHATAN, kementrian harus lebih fokus sebagai regulator dan mengoptimalkan kerja pada penyediaan infrastruktur kesehatan.


3. Keberhasilan Kementrian Kesehatan tidak bisa SEKEDAR DILIHAT DARI SEREMONIAL PEMBERIAN KARTU JAMKESMAS. KEMENTRIAN KESEHATAN HARUS MEMILIKI:

a. Database masyarakat yang berkategori miskin secara pasti tidak berdasarkan asumsi yang bersandar pada kriteria miskin BPS.

b. Terlibat aktif dalam penyelesaian tunggakkan Jamkesmas kepada RSUD akibat tidak sinergisnya laporan antara RSUD dengan pemerintah daerah. Hal ini berdampak negatif pada pelayanan kesehatan bagi orang miskin. Mereka harus menanggung biaya pengobatan diluar standar Jamkesmas,

c. Memperbaiki mekanisme rujukan


4. Kementerian Kesehatan harus segera melakukan sensus tenaga kesehatan. Dari pengakuan pihak Kementrian Kesehatan, Kementrian tidak memiliki data base dan inventarisasi pasti yang bisa memperlihatkan berapa jumlah Tenaga Medis dan kualifikasinya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap penyebaran tenaga medis untuk menjalankan program kesehatan.


5. Ketersediaan Obat

a. Kementrian Kesehatan harus membangun kemandirian dalam bidang kefarmasian. Ketergantungan terhadap pihak asing dalam masalah ketersediaan obat adalah fenomena yang buruk bagi dunia kesehatan kita. Salah satu contoh adalah antiretroviral (ARV) bagi penderita HIV/AIDS. Menurut Prof Dr dr Sasuridjal Djauzi (Guru Besar Penyakit Dalam FKUI) 70% dana penanggulangan HIV/AIDS didapatkan dari bantuan luar negeri. Indonesia dibanjiri bermacam-macam produk tes HIV impor sehingga buatan Indonesia sendiri tidak berkembang . Akibatnya sebagian besar penderita tidak bisa mengaksesnya karena harganya mahal, 8 sampai 10 juta perbulan.

b. Kementrian Kesehatan harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk Litbangkes, termasuk untuk mendorong riset-riset untuk industri obat dalam negeri. Selain harga obat bisa terjangkau karena produksinya di dalam negeri, juga menambah pemasukan bagi negara karena mampu mengekspor obat, seperti dikatakan Kepala Bagian Humas PT Bio Farma, Tedi Herawan. Sejumlah vaksin yang sudah diekspor adalah vaksin polio, vaksin tetanus toksoid (TT) dan difteri tetanus pertusis (DTP).

c. Kementrian Kesehatan harus mencabut PERMENKES no 10101 MENKES/PER/XI/2008 tentang REGISTRASI OBAT, khususnya Pasal 2 ayat 4 terkait tidak adanya registrasi izin edar bagi obat donasi. Akibat peraturan ini semua obat berkategori donasi/sumbangan dari pihak asing, termasuk dari WHO, masuk ke Indonesia tidak melalui pintu BP POM, dengan asumsi obat dari WHO pasti terjamin kualitas dan keamanannya, BP POM dilibatkan ketika ada persoalan, obat diuji BP POM setelah ada kejanggalan, seperti pada kasus filariasis.


6. Mengenai persolan dugaan malpraktek, penolakan pasien miskin oleh rumah sakit tertentu, kasus penculikan bayi di rumah sakit dan puskesmas, jual beli organ manusia, dugaan adanya makelar proyek kesehatan termasuk di DPR dan hal-hal terkait persoalan kesehatan yang melibatkan oknum tertentu, maka pemerintah harus segera membuat SATGAS MAFIA KESEHATAN. Tujuannya agar ada pengawasan dan sangsi tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam kejahatan di dunia medis.



TAGS


-

Author

Follow Me